Orangufriends

Jambi, 26 Januari 2026 – Praktik lama yang tak pernah benar-benar hilang kembali terungkap. Dua bayi siamang (Symphalangus syndactylus) yang bahkan belum genap setahun, ditemukan disembunyikan di dalam keranjang buah yang telah dimodifikasi. Dua bayi siamang yang seharusnya masih bergantung pada induknya di kanopi hutan Sumatra justru ditemukan tersembunyi di dalam wadah sempit di Kota Jambi. Centre for Orangutan Protection (COP) bersama Polres Jambi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi mengamankan dua individual tersebut dari seorang pedagang berinisial BS di Jl. Lingkar Selatan, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Jambi.

Dari keterangan awal, satwa dilindungi itu diperoleh melalui transaksi daring dari wilayah Pelembang. Pola ini menegaskan bahwa perdagangan satwa liar tidak lagi selalu berlangsung di pasar terbuka, tetapi bergerak lewat ruang digital sunyi, cepat, dan sulit dilacak. Di balik satu unggahan dan satu transaksi, ada proses panjang yang sering kali tak terlihat: perburuan di habitat alami, pemisahan paksa bayi satwa dari induk, dan putusnya satu generasi di alam.

Siamang merupakan primata kecil di Pulau Sumatra yang berstatus terancam punah (endangered) menurut Daftar Merah IUCN dan dilindungi penuh oleh hukum di Indonesia. Mereka hidup di kanopi hutan, bergerak lincah dari pohon ke pohon, dan berperan sebagai penyebar biji yang membantu regenerasi hutan tropis. Hilangnya individual muda bukan hanya soal angka populasi, tetapi juga soal masa depan hutan itu sendiri. Ketika satu bayi siamang keluar dari ekosistemnya, ada rantai ekologis yang ikut terputus dan ada masa depan yang dipertaruhkan.

Saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Jambi untuk menjalani proses hukum. Dua bayi siamang tersebut telah dititipkan kepada BKSDA Jambi utuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis. COP mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk memastikan bahwa satwa liar tidak terus-menerus menjadi korban dari permintaan pasar dan menegaskan bahwa Hutan Sumatra masih memiliki kesempatan untuk tetap hidup, bukan hanya di cerita, tetapi di kenyataan. (DIT)

Malang, Jawa Timur – Seorang pedagang satwa liar dilindungi diringkus di wilayah Pakisjajar, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Agustus 2025 lalu oleh Polda Jawa Timur bersama Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jablnusra. Atas kasus perdagangan ilegal ini, pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum mengamankan total 29 bagian tubuh satwa liar dilindungi yang diperdagangkan secara ilegal.

Barang bukti yang disita meliputi 1 (satu) lembar kulit, 2 (dua buah tengkorak, 4 (empat) buah kuku, dan 1 (satu) buah gigi beruang madu (Helarctos malayanus); 1 (satu) lembar kulit buaya muara (Crocodylus porosus); 1 (satu) buah tengkorak macan dahan (Neofelis diari); 7 (tujuh) buah tengkorak dan 10 (sepuluh) taring babirusa (Babyrousa sp.), serta 2 (dua) buah gigi harimau sumatra (Panthera tigris Sumatra). Seluruh barang bukti telah melalui uji laboratorium forensik dan dinyatakan asli berasal dari satwa liar dilindungi, yang berarti setiap bagian tubuh tersebut berasal dari individual satwa yang dibunuh dari habitat alaminya.

Vonis 8 bulan penjara tersebut dinilai belum mencerminkan penegakan dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pasal 40A di regulasi terbaru tersebut, ancaman pidana terhadap pelaku perburuan, perdagangan, penyimpanan, dan kepemilikan satwa dilindungi telah diperberat secara signifikan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sanksi yang diperberat ini bertujuan untuk memperkuat efek jera dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku mendapatkan keringanan hukuman dengan pertimbangan salah satunya kondisi istrinya sedang hamil tua. Namun demikian, pertimbangan tersebut dinilai tidak sebanding dengan dampak ekologis yang ditimbulkan. Perdagangan bagian tubuh satwa liar merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menghilangkan individu satwa dilindungi dari alam, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem, terutama akibat berkurangnya predator kunci seperti harimau sumatra dan macan dahan. Minimnya predator menyebabkan ketidakseimbangan rantai makanan, meningkatnya populasi satwa mangsa secara tidak terkendali, serta terganggunya proses alami ekosistem hutan. Selain itu, rendahnya tingkat reproduksi dan lambatnya siklus perkembangbiakan satwa predator menjadikan dampak kejahatan ini bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan. Harimau sumatra, macan dahan, beruang madu, dan babirusa merupakan satwa langka yang masuk ke dalam daftar merah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN Red List). Perburuan dan perdagangan ilegal dapat mempercepat kepunahan spesies-spesies ini.

Menanggapi putusan tersebut, Hery Susanto, Koordinator Penegakkan Hukum LSM Centre for Orangutan Protection (COP), menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam perkara kejahatan satwa liar harus selaras dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan. “Perdagangan bagian tubuh satwa liar dilindungi merupakan tindak pidana serius yang berdampak langsung pada keberlangsungan ekosistem alam. Setiap individu satwa yang hilang dari alam, khususnya predator kunci, akan memperlemah fungsi ekologis hutan dan mempercepat penurunan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 harus dilakukan secara konsisten dan tegas, termasuk dengan menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal guna memberikan efek jera yang nyata”, tegasnya.

COP menegaskan akan terus berada di garis depan dalam memerangi perburuan dan perdagangan gelap satwa dilindungi. Bersama aparat penegak hukum, komitmen untuk mengawal proses penegakan hukum secara konsisten dan mendorong penerapan sanksi maksimal akan terus diperkuat, sebagai bagian dari upaya nyata melindungi satwa liar Indonesia dari ancaman kepunahan serta menjaga keberlanjutan ekosistem alam. (DIT)