Di penghujung bulan November 2025, pulau Sumatra dihantam Siklon Senyar dalam bentuk banjir bandang dan longsor yang dipicu hujan ekstrem selama tiga hari berturut-turut. Bencana ini menyebabkan korban jiwa, dari data terakhir laporan korban tewas mencapai 174 jiwa di pulau Sumatra dengan ratusan lainnya mengungsi dan banyak daerah masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Provinsi yang paling parah terdampak antara lain Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Angka-angka itu harus dibaca bersama satu kenyataan penting, bencana bukan sekadar produk cuaca. Hujan deras yang menjadi pemicu langsung berinteraksi dengan lanskap yang telah diubah oleh manusia, deforestasi masif, alih fungsi lahan menjadi kebun sawit atau pertambangan menjadikan risiko banjir dan longsor melonjak jauh di atas keadaan alami. Ini merupakan bencana besar yang melanda hampir sebagian pulau Sumatra, tanah yang dulunya menyimpan air dan menahan tanah kini kehilangan kemampuan itu setelah pohon-pohon ditebang dan kanal dibuka untuk drainase.
Di banyak lembah dan pinggiran sungai, permukiman tumbuh di kawasan rawan longsor dan banjir karena tekanan ekonomi. Ketika hujan ekstrem turun, air mengalir lebih cepat ke lembah, membawa lumpur dan material lepas, mengubah aliran sungai menjadi jurang berbusa yang menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Seketika jika digabung semua dengan erosi dan perubahan pola hidrologi, siklus kerusakan menjadi sulit dihentikan.
Penyebab struktural lain yang sering luput dari segala yang terjadi adalah kebijakan perizinan dan tata ruang yang lemah. Perizinan konsesi yang longgar, korporasi yang mengejar perluasan tanpa mitigasi lingkungan memadai, serta penegakan hukum yang tidak konsisten memberi ruang bagi alih guna lahan yang cepat namun tidak berkelanjutan.
Dampak sosialnya luas, ribuan rumah terendam atau hancur, sekolah ditutup, akses air bersih dan listrik terganggu, telekomunikasi terputus, dan hal yang tak tersentuh yaitu ekonomi masyarakat lokal, mungkin banyak masyarakatnya yang bergantung pada ternak atau pertanian dan perdagangan kecil, kini terpukul keras karena semua hilang diterjang banjir dan longsor. Korban kehilangan bukan hanya nyawa, mata pencaharian, dokumen kepemilikan, hingga jaringan sosial runtuh dalam hitungan jam. Tanggap darurat berjalan cepat di banyak lokasi namun sejumlah daerah tetap sulit dijangkau karena rusaknya jalan dan jembatan.
Sumatra sedang mengalami krisis ekologis yang hasilnya berujung pada krisis kemanusiaan. Menyebutnya sekadar “bencana alam” adalah mengaburkan fakta bahwa banyak dari kehancuran ini bisa dicegah jika kebijakan, praktik lahan, dan kepatuhan lingkungan ditata ulang sesuai prioritas keselamatan warga dan kelestarian alam. (NAB)
