SAAT KABEL DAN TIANG MENJADI HARAPAN BARU BAGI SATWA LIAR

Di tengah hamparan hutan Kalimantan yang terbelah oleh Jalan Nasional Poros Kelay, lahirlah sebuah misi besar yaitu untuk mengembalikan konektivitas habitat agar satwa liar terutama orangutan, dapat bergerak dengan aman. Selama hampir empat tahun, BKSDA Kalimantan Timur bersama COP (Centre for Orangutan Protection) bekerja merancang sebuah jembatan koridor satwa, sebuah upaya penting untuk menjawab tantangan konservasi di wilayah yang menjadi jalur pergerakan satwa.

Proses menuju pembangunan jembatan dimulai dengan pengambilan data koordinat dan dokumentasi udara pada awal tahun 2022. Tahap demi tahap dijalani, kajian teknis, koordinasi lintas instansi hingga administrasi yang memakan waktu panjang. Rekomendasi pembangunan akhirnya diterbitkan pada pertengahan tahun 2025, membuka jalan bagi pelaksanaan konstruksi yang kemudian dapat diwujudkan pada 29 November 2025.

Pengerjaan jembatan dipantau oleh perwakilan BKSDA Kaltim dan staf lapangan COP dengan dukungan aparat setempat untuk memastikan proses pemasangan berlangsung aman. Meski waktu pemasangan di lapangan relatif singkat, medan terjal, jurang yang curam, serta bukaan lahan warga menjadi tantangan teknis yang harus diselaraskan sejak persiapan awal hingga hari pengerjaan.

Catatan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa jembatan ini sangat dibutuhkan. Jalan poros Kelay kerap menjadi lokasi kemunculan orangutan dan satwa liar lainnya, karena dua blok hutan besar, yaitu Hutan Lindung Sungai Lesan dan Hutan Lindung Wehea, yang terpisah oleh jalur kendaraan yang padat. Jembatan ini diharapkan menjadi solusi aman agar satwa dapat menyeberang tanpa risiko konflik dengan manusia.

Kini, jembatan koridor satwa telah berdiri kokoh menghubungkan kembali bentang hutan yang sebelumnya terpisah. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kamera trap untuk memantau penggunaan jembatan serta pemasangan rambu himbauan sesuai arahan BKSDA Kaltim. Terima kasih semua pihak yang terlibat dalam perjalanan panjang ini, hingga jembatan penghubung kehidupan ini akhirnya menjadi kenyataan. (FER)

DONASI UNTUK ORANGUTAN SRA DI KITABISA YUK

Saat ini ada 6 Orangutan Sumatra dan 1 Orangutan Tapanuli yang sedang berada di Sumatran Rescue Alliance, suatu pusat rehabilitasi orangutan di desa Bukit Mas, kecamatan Besitang, kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Badai Senyar menghantam pulau Sumatra bagian Utara yang melumpuhkan tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Lokasi SRA yang berada di antara Aceh dan Sumut ini terkena banjir dan longsor yang merusak infrastruktur di SRA.

Ada enclosure orangutan Robert termasuk kandang tidur dan pagar listrik mengalami kerusakan. Selain pohon-pohon tumbang yang menimpa, lumpur juga membenamkan kandangnya. Untung saja tim SRA dengan sigap memindahkan Robert di waktu yang tepat. Robert terlihat kaget dan meringkuk di hammock setelah pemindahan dadakan tersebut.

Kodisi kabupaten Langkat yang terkena banjir membuat jalur darat terputus, bahkan selama tiga hari, akses jalan utama Medan ke Besitang terputus. Suatu kondisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Listrik yang padam semakin memperburuk keadaan. Logistik tim maupun pakan satwa hanya bisa untuk esok hari.

Centre for Orangutan Protection meminta bantuan untuk SRA lewat galang dana di KITABISA.COM perbaikan besar untuk Robert dan beberapa fasilitas SRA yang masih dalam pendataan akan segera disampaikan. Terima kasih orang baik.

SUMATRA DITERJANG BENCANA EKOLOGIS

Di penghujung bulan November 2025, pulau Sumatra dihantam Siklon Senyar dalam bentuk banjir bandang dan longsor yang dipicu hujan ekstrem selama tiga hari berturut-turut. Bencana ini menyebabkan korban jiwa, dari data terakhir laporan korban tewas mencapai 174 jiwa di pulau Sumatra dengan ratusan lainnya mengungsi dan banyak daerah masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Provinsi yang paling parah terdampak antara lain Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Angka-angka itu harus dibaca bersama satu kenyataan penting, bencana bukan sekadar produk cuaca. Hujan deras yang menjadi pemicu langsung berinteraksi dengan lanskap yang telah diubah oleh manusia, deforestasi masif, alih fungsi lahan menjadi kebun sawit atau pertambangan menjadikan risiko banjir dan longsor melonjak jauh di atas keadaan alami. Ini merupakan bencana besar yang melanda hampir sebagian pulau Sumatra, tanah yang dulunya menyimpan air dan menahan tanah kini kehilangan kemampuan itu setelah pohon-pohon ditebang dan kanal dibuka untuk drainase.

Di banyak lembah dan pinggiran sungai, permukiman tumbuh di kawasan rawan longsor dan banjir karena tekanan ekonomi. Ketika hujan ekstrem turun, air mengalir lebih cepat ke lembah, membawa lumpur dan material lepas, mengubah aliran sungai menjadi jurang berbusa yang menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Seketika jika digabung semua dengan erosi dan perubahan pola hidrologi, siklus kerusakan menjadi sulit dihentikan.

Penyebab struktural lain yang sering luput dari segala yang terjadi adalah kebijakan perizinan dan tata ruang yang lemah. Perizinan konsesi yang longgar, korporasi yang mengejar perluasan tanpa mitigasi lingkungan memadai, serta penegakan hukum yang tidak konsisten memberi ruang bagi alih guna lahan yang cepat namun tidak berkelanjutan.

Dampak sosialnya luas, ribuan rumah terendam atau hancur, sekolah ditutup, akses air bersih dan listrik terganggu, telekomunikasi terputus, dan hal yang tak tersentuh yaitu ekonomi masyarakat lokal, mungkin banyak masyarakatnya yang bergantung pada ternak atau pertanian dan perdagangan kecil, kini terpukul keras karena semua hilang diterjang banjir dan longsor. Korban kehilangan bukan hanya nyawa, mata pencaharian, dokumen kepemilikan, hingga jaringan sosial runtuh dalam hitungan jam. Tanggap darurat berjalan cepat di banyak lokasi namun sejumlah daerah tetap sulit dijangkau karena rusaknya jalan dan jembatan.

Sumatra sedang mengalami krisis ekologis yang hasilnya berujung pada krisis kemanusiaan. Menyebutnya sekadar “bencana alam” adalah mengaburkan fakta bahwa banyak dari kehancuran ini bisa dicegah jika kebijakan, praktik lahan, dan kepatuhan lingkungan ditata ulang sesuai prioritas keselamatan warga dan kelestarian alam. (NAB)