APE WARRIOR

CASE REVIEW #16HAWKTRADER

Ditreskrimsus POLDA Est-Java has arrested Paska on July 4, 205 with 16 hawks as evidence in details of 1 javanese hawk (spizaetus bartelsi), 1 eagle (Nisateus Cirrhatus), 1 sea eagle (Halicetus leucogaster), 4 kestrel falcon, 2 eagle pups and 4 other dead hawks. Paska trades the eagles on Facebook.

CASE REVIEW Number 2167 / Pid.B / 2015 / PN.Sby

The Judge has stated that the defendant has been legally and convincingly proven committing the punitive measure “to have protected animals alive without legal rights from the authorities”.  Again, we are all facing the problem of ownership or legal rights on having protected animals. The enforcement of Minister of Forestry’s Regulation on plant and animal breeding Number.: P.19 / Menhut-II / 2005 and The Directorat General on Forest Protection and Nature Conservation’s Circulation Letter Number. SE.2 / IV-Set / 2009 on the issuance of permission to breed protected wildlife 2nd generation (F2) and so on has raised the community perception that commercializing protected wildlife is legal if we have the license. The second generation wildlife and so on were also considered to be not protected due to the regulations.

Furthermore, the judge sentenced the defendant to be imprisoned for 7 (seven) months and a fine of Rp. 2.500.000, – (two million five hundred thousand rupiah) subsidiary 1 (one) month in prison. Considering the Article 40 paragraph (2) and Article 21 paragraph (2) letter a and b of UU No. 5 1990 that owning protected wildlife should be threatened with confinement imprisonment of 5 years and a maximum fine of Rp 100.000.000, 00, this verdict was too light so as not to give deterrent effect to the defendant and protected wildlife collectors. In addition, the judge also did not state that the defendant is proven trading protected wildlife which could incriminate the penalties and give a deterrent effect to the defendant and the society in order stop the protected wildlife commercialization and ownership. (BIN)

REVIEW KASUS #PEDAGANG16ELANG

Pada 4 Juli 2015, Ditreskrimsus POLDA Jatim menangkap tangan Paska dengan barang bukti 16 (enambelas) ekor elang dengan rincian 1 (satu) ekor elang jawa (spizaetus bartelsi), 1 (satu) ekor elang brontok (Nisaetus Cirrhatus), 1 (satu) ekor elang laut (Haliacetus leucogaster), 4 (empat) elang alap, 2 (dua) ekor anak elang dan 4 (empat) ekor elang lainnya mati. Paska menjual burung-burung elang ini melalui situs Facebook.

REVIEW KASUS No.2167/Pid.B/2015/PN.Sby

Dalam Putusannya, Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “Tanpa Hak memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang”. Kembali kita semua dihadapkan dengan permasalahan ijin kepemilikan atau pun memelihara satwa yang dilindungi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan satwa dan Surat Edaran Dirjen PHKA No. SE.2/IV-Set/2009 tentang penerbitan ijin penangkaran satwa liar dilindungi generasi ke-2 (F2) dan seterusnya, dengan diberlakukannya peraturan tersebut terbentuklah persepsi di masyarakat bahwa satwa liar dilindungi dapat dikomersialisasi selama memiliki ijin yang dimaksud. Keberadaan peraturan tersebut memberi anggapan bahwa satwa liar generasi ke-dua dan seterusnya bukanlah satwa liar dilindungi.

Lebih lanjut, Hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara. Vonis ini terasa terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera bagi terdakwa maupun para penggiat hobi koleksi satwa liar dilindungi. Mengingat dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 5 Tahun 1990, bahwa memiliki dan memelihara satwa liar dilindungi diancam dengan kurungan penjara paling lama 5 Tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,-. Dalam putusannya, hakim juga tidak menyatakan bahwa terdakwa terbukti memperniagakan satwa liar dilindungi yang tentunya dapat lebih memberatkan hukuman yang harus diterima oleh terdakwa dan membuat efek jera bagi terdakwa maupun bagi masyarakat agar kedepannya tidak ada lagi perniagaan, kepemilikan dan pemeliharaan satwa liar dilindungi. (BIN)

CATATAN AKHIR TAHUN COP 2015 PERDAGANGAN SATWA LIAR

Kejahatan perdagangan satwa liar di tahun 2015 menggunakan metode yang lebih modern dan terorganisir dengan baik. Peran penegakan hukum oleh aparat terkait menekan laju perdagangan satwa yang semakin marak terjadi merupakan kunci.
Perdagangan Online dan Kejahatan Terorganisir
Kelompok pedagang online membuat grup komunikasi pedagang dalam grup Facebook. Majunya teknologi seperti dua mata pisau yang berbeda, bisa berbahaya mendukung kejahatan ini terus terjadi namun juga bisa membantu upaya konservasi satwa liar. Tanpa transaksi tatap muka atau secara langsung, para pedagang bisa bertransaksi jual beli melalui media online khususnya Facebook ini. Para pedagang melengkapi grup jualannya dengan sarana transaksi bersama atau sering disebut rekber (rekening bersama) sehingga membuat transaksi ini lebih aman. Cara kerja rekber ini dilakukan pihak ketiga yang menjembatani pedagang dan pembeli yang sudah sepakat dengan transaksi satwanya, kemudian pembeli mengirimkan uang pembelian ke rekber dilanjutkan penjual mengirimkan satwa ke pembeli. Jika pembeli sudah menerima satwa dan sesuai spesifikasi maka pihak pembeli akan konfirmasi kepada rekber dan pihak rekber akan mengirimkan uang transaksi ke rekening penjual.
Grup pedagang online ini juga memiliki jasa pengiriman satwa khusus. Bisnis ini sangat besar, sistematis dan terorganisir dengan baik. Satwa yang dijual bukan satwa sembarangan. Orangutan, Beruang, Harimau dan bahkan bagian Gajah juga dalam transaksi yang bernilai sangat mahal. Kita ambil contohsatu harga bayi orangutan, ketika masih di areal habitat di Kalimantan dan Sumtera harganya sekitar dua juta hingga 5 juta rupiah. Jika sudah sampai di p Jawa harga abisa melonjak hingga 50 juta sampai 70 juta rupiah. Berbeda lagi jika sudah diselundupkan ke luar negeri bisa mencapai 10 kali lipatnya. Sehingga bisnis ini sangat subur dengan nilai perputaran uang dengan jumlah yang besar.
Penanganan Kasus Perdagangan Satwa Liar
Sepanjang tahun 2015 COP bersama aparat terkait melakukan beberapa serial operasi penyitaan untuk mendorong penegakan hukum. Berikut catatan akhir tahun penanganan kasus yang dilakukan COP selama 2015:
Pada 21 Februari 2015 tim Dittipter Bareskrim Mabes Polri bersama COP dan JAAN menggrebek lokasi pedagang satwa di Kampung Balong RT 02/ RW X desa Gandamekar, kecamatan Kadungora, kabupaten Garut, Jawa Barat. Di lokasi tersebut tim menangkap pedagang bernama Dicky Rusvinda yang telah 8 bulan dipantau COP dan mengamankan barang bukti 18 jenis satwa dilindungi berjumlah 33 ekor seperti Kukus tutul (Spilocuscus maculatus), Kasturi raja (Psittrichas fulgidus), Kakatua maluku (Cacatua molucencis), Nuri kepala hitam (Lorius lory), Beruang madu (Helarctos malayanus), Kucing hutan (Prionailurus bengalensis), Orangutan sumatera (Pongo abelli), Tarsius (Tarsius bancanus), Kakatua putih (Cacatua alba), Monyet dige (Macaca hecki), Betet kelapa Punggung biru (Tanyg- nathus sumatranus), Kakatua raja (Probosciger aterrimus), Kakaktua koki (Cacatua galerita), Kakatua kecil jambul kuning (Cacatua sulphurea), Kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus), Julang irian (Rhyticero plicatus), Julang sulawesi (Aceros cossidix), Rangkong badak (Buceros rhinocheros). Seluruh sata sitaan dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga, Sukabumi. Pada 2 Juli 2015 Dicky Rusvinda dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Garut.
3 Juli 2015 tim Polda Jatim, COP bersama Animals Indonesia melakukan penggrebekan pedagang satwa di Jl Demak, Surabaya. Pedagang menjual satwa golongan dilindungi dengan rincian 1 (satu) ekor elang jawa (spizaetus bartelsi), 1 (satu) ekor elang brontok (Nisaetus Cirrhatus), 1 (satu) ekor elang laut (Haliacetus leucogaster), 4 (empat) elang alap, 2 (dua) ekor anak elang dan 4 (empat) ekor elang lainnya mati. Pedagang ditangkap dan dibawa ke Polda Jatim bersama keenambelas barang bukti tersebut. Terdakwa Paska Aditya mendapat vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp 2.500.000,- pada tanggal 21 Oktober 2015. Vonis ini berdasarkan petikan putusan pengadilan nomor 2167/Pid.B/2015/PN.SBY.
HER_4922.jpeg
BKSDA Jawa Barat, Polda Jawa Barat dibantu COP dan JAAN pada 30 Juli 2015 mengamankan barang bukti puluhan karapas penyu, kulit harimau, tengkorak beruang, kepala beruang, opsetan cendrawasih, kuku harimau, cakar tanduk rusa dan lainnya dari toko Old and New Bandung di Jl. Martadinata Bandung.
1 Agustus 2015 tim BKSDA Aceh dan Polda Aceh dibantu COP dan OIC menangkap pedagang di Jl PDAM Pondok Kemuning, desa Suka Rakyat Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh. Pedang satwa bernama Ramadhani ini menjual 3 (tiga) orangutan, 2 (dua) elang bondol, 1 (satu) burung kuau raja dan 1 (satu) awetan macan dahan lengkap beserta kepala dalam bungkusan plastik yang berisi cairan pengawet. Ini merupakan tangkapan terbesar di wilayah Aceh untuk kasus orangutan. Ramadhani mengambil satwa dari pemburu dan menjualnya di Medan dan dilanjutkan oleh jaringan pedagang Medan dengan mengirimkannya ke Jawa. Pada 19 November 2015, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Langsa. Ini adalah vonis tertinggi untuk kasus kejahatan satwa liar di Aceh.
BKSDA Jawa Timur dan Polres Probolinggo dibantu COP menangkap pedagang satwa di dusun Pasar, desa Petunjungan, Kecamatan Paiton, kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada 21 Oktober 2015 yang lalu. Tim mengamankan 5 (lima) ekor Lutung Jawa di rumah tersangka yang merupakan gudang penyimpanan satwa. Tim membawa tersangka bersama satwa barang bukti menuju Polres Probolinggo untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini barang bukti ditampung di Javan Langur Center (JLC) di Jawa Timur.
IMG_0632.jpeg
Lutung Jawa yang diamankan oleh tim Polres Probolinggo, Jawa Timur dari gudang pedagang
Sistem Pengawasan Kejahatan Perdagangan Online
Kejahatan ini terjadi dengan subur manakala pengawasan dan penegakkan hukum tidak terjadi dengan tegas dan berani. Sudah waktunya Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memberikan tekanan kepada pengelola jejaring sosial yang digunakan sebagai media kejahatan untuk membuat sistem portal yang bisa menekan kejahatan ini terjadi. Kemenhut dan LH membangun unit tersendiri yang menangani kejahatan online yang terus berkembang karena perdagangan konvensional yang harus bertatap muka dalam bertransaksi sudah bergeser menjadi perdagangan satwa liar online.

VONIS DUA TAHUN PENJARA UNTUK #PEDAGANG3ORANGUTAN

Berawal dari pesan yang masuk di kotak pesan facebook COP. Seorang perempuan dari Bali menyampaikan keprihatinannya pada bayi orangutan yang dijual di salah satu akun facebook. COP bergerilya mencari informasi lebih lanjut dan mengelolahnya hingga akhirnya COP merencanakan aksi untuk pedagang.

BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Aceh bersama Subdit Tipidter POLDA Aceh dibantu COP (Centre for Orangutan Protection) dan OIC (Orangutan Information Centre) menangkap Ramadhani di Jalan PDAM Tirta Pondok Kemuning, Desa Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh Timur pada tanggal 1 Agustus 2015. Dalam operasi tersebut, tim BKSDA menyita 3 (tiga) orangutan, 2 (dua) elang bondol, 1 (satu) burung kuau raja dan 1 (satu) awetan macan dahan.

Akhirnya pada tanggal 19 November 2015 melalui Hakim Ketua Ismail Hidayat, SH dengan hakim anggota Sulaiman M, SH., MH., dan Fadhli, SH., memutuskan vonis pidana penjara 2 tahun dan denda senilai Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara terhadap Ramadhani, pelaku perdagangan 3 orangutan Sumatera dan satwa dilindungi lainnya. Keputusan Pengadilan Negeri Langsa ini masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Zulham Pardamean Pane, SH., yang meminta tersangka dituntut hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda 50 juta rupiah subsider 6 bulan penjara.

Daniek Hendarto, Manajer Anti Kejahatan Satwa Liar Centre for Orangutan Protection (COP) menyatakan, “Vonis hukuman 2 tahun menjadi momentum positif bagi upaya penegakkan hukum satwa liar di Indonesia khususnya di Aceh. COP mengapresiasi kinerja dari BKSDA Aceh dan Subdit POLDA Aceh dalam upaya penegakkan hukum ini. Sepanjang 4 tahun terakhir ini, kejahatan satwa liar di Indonesia berkembang ke arah yang lebih canggih dengan menggunakan jejaring media sosial seperti Facebook. Ini merupakan kejahatan serius dan perlu upaya yang serius pula dalam upaya penegakkan hukumnya. Kita berharap kejahatan serupa dapat ditekan dengan upaya penegakkan hukum yang lebih tegas dan berani.”

PENJARA 7 BULAN UNTUK PEDAGANG 16 ELANG

Pengadilan Negeri Surabaya pada 21 Oktober 2015 menyatakan terdakwa Paska A S terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.”.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin Jihad Arkanuddin, SH., MH., dengan hakim anggota Drs. Imam Khanafi. R, SH., MH., dan Risti Indrijani, SH., menjatuhkan terdakwa Paska A S dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

“Putusan ini jauh dari yang COP bayangkan. Berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 junto Pasal 21 Ayat 2 UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Paska seharusnya tidak jauh dari hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.”, kata Daniek Hendarto, Manajer Anti Kejahatan Satwa Liar Centre for Orangutan Protection (COP).

Ditreskrimsus POLDA Jatim pada tanggal 4 Juli 2015, Paska tertangkap tangan dengan barang bukti 16 (enambelas) ekor elang dengan rincian 1 (satu) ekor elang jawa (spizaetus bartelsi), 1 (satu) ekor elang brontok (Nisaetus Cirrhatus), 1 (satu) ekor elang laut (Haliacetus leucogaster), 4 (empat) elang alap, 2 (dua) ekor anak elang dan 4 (empat) ekor elang lainnya mati. Paska menjual burung-burung elang ini melalui situs Facebook.

“Sekali lagi Facebook menjadi media membahayakan bagi satwa liar. Perdagangan satwa liar yang dilindungi semakin berani secara terbuka di Facebook.COP mengajak masyarakat untuk menghentikan kejahatan ini, dengan tidak membeli satwa liar dan melaporkan perdagangan satwa liar kepada COP atau langsung kepada pihak yang berwajib.”, tambah Daniek Hendarto.

UPDATE #PEDAGANG3ORANGUTAN

Hari ini, 29 Oktober 2015 adalah sidang kedua kasus #pedagang3orangutan di kota Langsa, Aceh. Dalam operasi penyitaan pada tanggal 1 Agustus 2015 yang lalu, tim BKSDA Aceh menyita tiga orangutan, dua elang bondol, satu kuau raja dan satu awetan macan dahan. Ramadhani ditangkap tangan di jalan PDAM Tirta Pondok Kemuning, Desa Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh Timur.

Kasus #pedagang3orangutan terdaftar dengan nomor perkara 190/PID.SUS/2015/PN LGS dihadiri terdakwa Ramadhani, tiga orang jaksa penuntut umum dan tiga orang hakim. Sidang kedua ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Pada persidangan yang dipimpin Ismail Hidayat, SH., terdakwa membenarkan semua dakwaan dan keterangan para saksi. Terdakwa juga mengakui kalau satwa yang disita merupakan satwa yang dilindungi Undang-undang. Terdakwa menyampaikan motivasinya berjualan satwa yang dilindungi tersebut karena keuntungan yang mengiurkan dari menjual satwa tersebut.

Daniek Hendarto, Manager Anti Kejahatan Satwa Liar dari Centre for Orangutan Protection (COP) menyampaikan, “Terdakwa tidak takut menghadap jerat hukum karena keuntungan berjualan sangat besar jika dibandingkan dengan resikonya. Kejaksaan Negeri Langsa memegang peranan kunci dalam kasus ini, untuk tuntutan maksimal. Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah.”

SOUND FOR ORANGUTAN 2015 YOGYAKARTA

Sekali lagi #Orangufriends membuat bangga Centre for Orangutan Protection dengan menggelar acara #SoundForOrangutan 2015 di Liquid Cafe Jogja pada tanggal 13 Oktober yang lalu. Orangufriends yang merupakan tulang punggung kekuatan COP dalam menggerakkan masyarakat untuk perlindungan orangutan dan habitatnya mengajak para musisi untuk ikut terlibat pelestarian orangutan Indonesia. Band Downforlife, Seringai, FSTVLST, SriPlecit, Broken Rose dan Miskin Porno membangun semangat anak-anak muda Yogyakarta untuk perduli lingkungan sekitar.

 

Sound For Orangutan adalah acara amal musik tahunan yang dikoordinir Orangufriends (kelompok pendukung Centre for Orangutan Protection). Kebetulan di tahun ke-4 nya diselenggarakan di kota gudeg, tidak di Jakarta seperti tahun sebelumnya. Kreatifitas Orangufriends dituangkan dengan menjual kaos dengan tema “Way Back Home”. Dari modal menjual kaos, orangufriends menyelenggarakan acara tahunan ini. Keseluruhan keuntungan SFO diserahkan untuk COP Labanan dimana ada 14 orangutan yang sedang belajar untuk menjadi orangutan liar.

 

Sound For Orangutan dedukung oleh Bintang, Starcross, Nimco, Petrichor Tatto, TFT, Bu Bagyo Colombo, Creatia, Freak kaos, Lali Djoengkatan, dan Juragan Gelang. Media publikasi nya dibantu oleh Jogja TV, RBTV, Kedaulatan Rakyat, 106,1 FM Geronimo dan Qwerty Radio. Tidak ketinggalan Carravelle Lover’s Community ikut berpartisipasi dengan menyediakan transportasi untuk mobilitas panitia dan pendukung acara.

MENDESAK, EVAKUASI SATWA DARI BUMI KEDATON LAMPUNG

Centre for Orangutan Protection (COP) mendesak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevakuasi seluruh satwa dari Taman Satwa dan Wisata Bumi Kedaton Bandar Lampung. Desakan ini didasarkan pada kualitas hidup satwa yang sangat mengenaskan di Lembaga Konservasi tersebut.

Daniek Hendarto, Area Manager Jawa dan Sumatera dari COP, menyatakan sebagai berikut:

“Bukan hanya manusia yang memiliki hak. Satwa pun juga memiliki standar minimum kesejahtera-an yang dikenal dengan 5 Kebebasan Satwa, diantaranya bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan fisik, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya dan yang terakhir bebas dari rasa takut dan tertekan.”

“Beruang madu menunjukkan perilaku stress dengan menjilati jeruji dan memakan tahi-nya sendiri. Hal ini disebabkan kandang yang terlalu sempit, ditambah tidak ada air minum serta fasilitas bermain. Kuku beruang mulai panjang melengkung yang dapat menyebabkan telapak tangannya akan terluka nantinya. Kandang beruang juga tidak dalam posisi terkunci, hal ini sangat membahayakan pengunjung.”

“Kukang yang merupakan satwa nokturnal yaitu satwa yang aktif di malam hari tidak memiliki tempat untuk bersembunyi dari paparan sinar matahari. Miskinnya fasilitas di dalam kandangnya akan memperburuk kondisi kukang yang dapat berakibat pada kematian.”

“Siamang dan Owa adalah dua jenis gibbon yang membutuhkan kandang yang luas dan tinggi yang memungkin dia mengeksresikan perilaku alaminya. namun pengelola tidak menyediakannya, sehingga kedua gibbon ini terpaksa duduk di atas tanah.”

Daniek menambahkan, “Semua kandang tanpa jarak dengan pengunjung, yang memungkinkan pengunjung maupun satwa berinteraksi. Ini sangat membahayakan pengunjung maupun satwa melalui penyebaran zoonosis mengingat kondisi satwa sebelumnya karena kandang maupun fasi-litas kandang yang tidak terpenuhi.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.31/Menhut-II/2012 mengenai Lembaga Konservasi, Taman Satwa dan Wisata Bumi Kedaton tidak memenuhi syarat. Akibatnya, satwa koleksinya berada dalam kondisi di bawah standar kesejahteraan yang disepakati oleh berbagai asosiasi seperti Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) dan World Association of Zoo dan Aquaria (WAZA). Manajemen harus segera memperbaiki fasilitasnya atau harus menghadapi ancaman penutupan.

Untuk informasi dan wawancara lebih lanjut harap menghubungi:

Daniek Hendarto

Area Manager Jawa dan Sumatera COP

HP : 081328837434

email : daniek@cop.or.id

FILE P21, PROTECTED ANIMAL SMUGGLING CASE PASSED ON TO LANGSA DISTRICT ATTORNEY

The Langsa District Attorney has finally announced that its investigations into a protected animal smuggling case in Aceh (known as P21) are complete. This comes after the arrest of Ramadhani, a suspected animal smuggler. Ramadhani was caught on 1 August 2015 by the Aceh branch of the Office for Natural Resource Conservation (BKSDA), on PDAM Tirta Pondok Kemuning Road, in Pondok Kemuning village, which is located in the Old Langsa district in the city of Langsa, East Aceh. As part of the operation, the BKSDA team seized 3 (three) orangutan, 2 (two) bald eagles, 1 (one) king pheasant, and 1 (one) clouded leopard. Each of these animals are classified as protected species. Ramadhani’s arrest, along with the recovery of three baby orangutan, makes this the largest smuggling operation to be uncovered in Aceh to date.

Genman Hasibuan, the head of BKSDA Aceh, gave the following statement:

“BKSDA Aceh will continue to monitor this case, and is committed to ensuring that the accused suspect is met with the full force of the law, in line with Regulation Number 5/1990 concerning the conservation of natural resources and ecosystems, which stipulates a 5 year prison sentence and fine of 100 million rupiah.”

In addition, Panut Hadisiswoyo, a Director at the Orangutan Information Centre (OIC), offered the following statement:

“OIC will continue to observe this case and do all within its reach so that the suspect receives the maximum punishment. Upholding the rule of law is key to enabling the success of orangutan conservation and biodiversity programs throughout Indonesia. BKSDA must be supported in their efforts to carry out the legal process properly. Because of this, we call upon the Langsa District Attorney to carry out their task with fairness and transparency. Doing so would see the judicial process become an important reference to guide future legal cases brought against animal smugglers. Charged suspects must be handed the maximum punishment as a way of further discouraging animal smuggling throughout the community.”

Daniek Hendarto, the Anti-Kejahatan Satwa Liar Manager at the Centre for Orangutan Protection (COP), also gave the following statement:

“This is the biggest case ever recorded in Aceh, and it bears the potential to be repeated, given that until now, the sentences to befall convicted smuggling suspects in previous cases have been so light. COP uses social networking to monitor the networks of known offenders, and we can conclude that smugglers are not afraid of being prosecuted, as the benefits of their smuggling activities significantly outweigh the associated risks. The key to bringing about change lies with the Langsa District Attorney. If its judges can show courage and dispense the maximum sentence, this will be a significant breakthrough, all while operating within the law.”

For further information or to access the full interviews, please contact:

Genman Hasibuan- Head of BKSDA Aceh.

Phone  : 081286319877

Panut Hadisiswoyo- Director, Orangutan Information Centre.

Phone  : 081376879114

 

Daniek Hendarto- Manager, Anti Kejahatan Satwa Liar, COP.

Phone : 081328837434

 

BERKAS P21, KASUS PEDAGANG SATWA DILINDUNGI DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN NEGERI LANGSA

Kejaksaan Negeri Langsa akhirnya menyatakan lengkap (P21) atas berkas penyidikan perkara ‎tersangka penjual pedagang satwa dilindungi dengan tersangka Ramadhani. Ramadhani ditangkap tangan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh di Jalan PDAM Tirta Pondok Kemuning, Desa Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh Timur pada tanggal 1 Agustus 2015. Dalam operasi tersebut, tim BKSDA menyita 3 (tiga) orangutan, 2 (dua) elang bondol, 1 (satu) burung kuau raja dan 1 (satu) awetan macan dahan. Kesemua satwa tersebut merupakan satwa dilindungi.  Penangkapan ini merupakan yang terbesar pertama di Aceh dimana pedagang berhasil ditangkap bersama dengan tiga bayi orangutan sekaligus.

 

Genman Hasibuan, Kepala BKSDA Aceh memberikan pernyataan sebagai berikut:

“BKSDA Aceh akan terus mengawal dan berkomitmen untuk memastikan tersangka mendapatkan hukuman sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah.”

 

Panut Hadisiswoyo, Direktur Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) memberikan pernyataan sebagai berikut:

“OIC akan terus mengawal kasus ini dan mengerahkan segenap potensinya agar si tersangka bisa mendapatkan hukuman maksimal. Penegakan hukum merupakan salah satu kata kunci untuk mendukung keberhasilan program upaya konservasi orangutan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Proses hukum yang sudah dijalankan pihak BKSDA Aceh harus didukung dan kami meminta pihak Kejaksaan Negeri Langsa dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara adil dan transparan sehingga proses peradilan nantinya dapat menjadi acuan penting bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Hukuman maksimal harus diberikan kepada tersangka agar ada efek jera di masyarakat.”

 

Daniek Hendarto, Manager Anti Kejahatan Satwa Liar dari Centre for Orangutan Protection (COP) memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Ini adalah kasus terbesar yang pernah ada di Aceh dan berpotensi terulang kembali karena hukuman yang dijatuhkan selama ini pada kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar sangatlah ringan. COP memantau jaringan si pelaku di jejaring sosial dan kami berkesimpulan bahwa mereka tidak takut menghadap jerat hukum karena keuntungan sangat besar jika dibandingkan resikonya. Kuncinya ada di Kejaksaan Negeri Langsa. Jika mereka berani membuat terobosan dengan sebuah tuntutan maksimal, maka hakim akan menjatuhkan hukuman yang tidak terpaut jauh.”

 

Informasi dan wawancara lanjutan harap berkomunikasi dengan:

Genman Hasibuan, Kepala BKSDA Aceh.

Phone  : 081286319877

Panut Hadisiswoyo, Direktur Orangutan Information Centre.

Phone  : 081376879114

 

Daniek Hendarto, Manajer Anti Kejahatan Satwa Liar COP.

Phone : 081328837434

UPDATES ON THE LANGSA CASE; CRIME SCENE RECONSTRUCTION

Do you still remember the confiscation of 3 orangutan babies on August 1st? Based on COP’s investigation, the Aceh National Police with the assistant from COP and OIC have raided a warehouse in Langsa. COP work to ensure that the trader would get maximum penalty. We want him to be jailed for 5 years according to Law number 5 year 1990. We sent the letter to Great Attorney in Jakarta to consider this case as priority and need proper monitoring.

Today, the High Attorney of Aceh conduct crime scene reconstruction as the legal process before the case goes to court. Following instruction from Attorney, 3 confiscated babies being transported to crime scene location today by a team from SOCP and OIC.

Masih ingat penyitaan 3 bayi orangutan pada tanggal 1 Agustus? Berdasarkan penyelidikan COP dan Polda Aceh dengan dukungan COP dan OIC menggerebek rumah pedagang satwa liar di Langsa. COP terus bekerja untuk memastikan si pelaku mendapatkan hukuman maksimal, 5 tahun penjara seperti yang diamanatkan UU No.5 Tahun 1990. Kami telah mengirim surat ke Kejaksaan Agung di Jakarta untuk mempertimbangkan kasus ini sebagai prioritas dan karena itu membutuhkan pemantauan yang memadai.

Pada hari ini Kejaksaan Aceh menggelar rekonstruksi lapangan sebagai bagian dari proses hukum sebelum kasus dikirimkan ke pengadilan. Mengikuti instruksi Jaksa, pada hari ini SOCP dan OIC memberangkat 3 bayi sitaan tersebut ke Langsa.

ANIMAL TRADERS ARRESTED IN BKSDA ACEH. 3 INFANT ORANGUTANS SAVED

Aceh’s Natural Resource Conservation Organisation (BKSDA) has succeeded in arresting a suspected wild life trader in Langsa, East Aceh.  In the operation, the team confiscated 3 (three) orangutan, 3 (two) Brahminy Kites, 1 (one) Kuau King bird and I (one) protected clouded leopard. The suspect was detained in the Police Head Quarters in Aceh.

“This operation is the first of its kind in Aceh. The success of this operation is thanks to the solid support from the regional police team, OIC from Medan and COP from Jakarta.  The next major task is ensuring the suspect is punished to the full extent of the 5th law under the 1990 Conservation of Natural Resources and Ecosystem Act.” , stated Genman Hasibuan, the Head of BKSD Aceh.

Daniek Hendarto, Manager of the Anti-Crimes against Wild Life from the Centre for Orangutan Protection (COP) explained “The mother of the three infants which were confiscated had obviously been killed by the poachers.  Without the establishment of harsh laws, orang-utans will continue to die in this manner.  A light sentence will only make the perpetrators return to their business because the potential profit is so large. From the hands of a poacher, a trader can receive between 500 thousand to 1 million rupiah and then can sell the animal on the market for 5 to 10 million rupiah.  On the international market, the price of an orangutan can be estimated at 400 million rupiah

“The majority of animals which are traded have been taken from the wild including the Leuser Ecosystem. Poaching and trading often causes suffering and unnecessary death for the wild life and disturbs the ecosystem. It is time that Indonesia seriously fights this crime. OIC will mobilise all of its potential so that the suspect receives the maximum punishment, that is 5 years imprisonment and a fine of 100 million rupiah.”, asserted  Panut Hadisiswoyo, Director of the Orangutan Information Centre.

So far, in the year 2015, COP has already exposed 2 cases of orangutan trade online. 4 infant orang-utans have already been saved along with tens of birds and other mammals associated with these cases. The Centre for Orangutan Protection through the APE Warrior team is fighting the illegal wild life trade. #PERANGIPERDAGANGANSATWALIAR

 

PEDAGANG DITANGKAP BKSDA ACEH, 3 BAYI ORANGUTAN SELAMAT

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh berhasil menjebak seorang tersangka pedagang satwa liar di Langsa, Aceh Timur. Dalam operasi tersebut, tim menyita 3 (tiga) orangutan, 2 (dua) elang bondol, 1 (satu) burung kuau raja dan 1 (satu) awetan macan dahan. Tersangka langsung ditahan di markas Polda Aceh.

“Operasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Aceh. Suksesnya operasi ini berkat dukungan tim yang solid dari Polda, OIC dari Medan dan COP dari Jakarta. Tugas berat selanjutnya adalah memastikan tersangka mendapatkan hukuman seberat – beratnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.”, kata Genman Hasibuan, Kepala BKSDA Aceh

Daniek Hendarto, Manager Anti Kejahatan Satwa Liar dari Centre for Orangutan Protection (COP) menjelaskan, “Induk dari 3 bayi orangutan yang disita, jelas sudah dibunuh oleh pemburunya. Tanpa penegakan hukum yang keras, korban orangutan akan terus berjatuhan. Hukuman yang ringan hanya akan membuat para penjahat kembali ke bisnisnya karena keuntungannya sangat besar. Dari tangan pemburu, seorang pedagang mendapatkan harga antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah dan kemudian dijualnya di pasaran seharga 5 sampai 10 juta rupiah. Di pasaran internasional, harga bayi orangutan ditaksir 400 jutaan rupiah.”

“Hampir sebagian besar satwa liar yang diperdagangan adalah tangkapan dari alam, termasuk dari Ekosistem Leuser. Perburuan dan perdagangan seringkali menimbulkan penderitaan dan kematian yang tidak perlu pada satwa liar dan mengacaukan ekosistem. Sudah saatnya Indonesia serius memerangi kejahatan ini. OIC akan mengerahkan segenap potensinya agar si tersangka bisa mendapatkan hukuman maksimal, yakni penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah.”, tegas Panut Hadisiswoyo, Direktur Orangutan Information Centre

Selama tahun 2015 ini, COP telah membongkar 2 kasus perdangangan orangutan secara online. Ada 4 bayi orangutan yang telah diselamatkan dan puluhan burung serta belasan mamalia lainnya dalam kasus perdagangan tersebut. Centre for Orangutan Protection melalui tim APE Warriornya memerangi perdagangan satwa liar #PERANGIPERDAGANGANSATWALIAR

Page 8 of 8« First...45678