MENANTIKAN TAJAMNYA INPRES MORATORIUM PERKEBUNAN SAWIT

19 September 2018, Presiden RI telah menandatangani Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit. Pemerintah menengaskan penghentian sementara ini selama masa tiga tahun.

Moratorium Perkebunan Sawit bertujuan untuk menata, membina serta menertibkan perizinan di kawasan hutan, peremajaan kelapa sawit untuk lebih produktif dan mengembangkan hilirisasi. Untuk itu diperlukan perbaikan pemerintah pada pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk lebih menekankan proses keterbukaan sehingga partisipasi publik pada Inpres ini dipandang hal yang berkeadilan bagi rakyat dan lingkungan hidup serta pemulihan ekosistemnya.

Centre for Orangutan Protection menyambut positif Inpres Moratorium Perkebunan Sawit ini. “Moratorium izin perkebunan kelapa sawit untuk tiga tahun ke depan harus menjadi saat untuk mengevaluasi kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, mulai dari perizinan, penanganan konflik sosial dan satwa liar hingga perkebunan yang sudah berjalan. Namun juga harus diperhatikan bahwa Inpres ini diperuntukkan untuk kawasan hutan, lalu bagaimana yang statusnya di luar kawasan hutan yang mana persoalannya sama.”, ujar Ramadhani, manajer Perlindungan Orangutan dan Habitat COP.

Waktu tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk sebuah moratorium. Mari kita dukung pemerintah untuk tak sekedar evaluasi, tapi juga penegakan hukum atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Comments

comments

You may also like