COP URGES THE POLICE TO FIRMLY PENALIZE THE BURNER OF THREE ORANGUTANS

Today the Centre for Orangutan Protection (COP) urges the Indonesian National Police (Polri) to immediately establish a suspect in the case of the land burning resulting in the deaths of three (3) orangutans in Bontang, East Kalimantan. An official letter containing the insistence is escorted to the Police Headquarters in Jakarta by the COP volunteers wearing orangutan costumes. In the same occasion, the COP also appreciates the work of Bontang Police in handling such cases. So far, 11 people were questioned as witnesses. Crime scene (TKP) investigation and an autopsy the corpses of the three orangutans have also been done to determine the cause of the death.
Ramadhani, the Managing Director of COP states:
“We have provided technical support needed to handle this case, so that the police and KLHK can uphold the justice for orangutans that become the victims. If we fail to enforce the laws on this conservation mascot, then this would be a bad precedent for the protection of a wide range of other rare wildlife. People will go around killing wildlife without legal consequences. Based on UU No. 5 1990 on Conservation of Biodiversity and Ecosystems, then it was worth to sentence the burner 5 years imprisonment and a fine of 100 million.”
 
“This case is very strategic. If the police successfully jail the suspect, this would send a message to the public that nobody should ever harm orangutans. The success of the police in jailing the orangutan killers from various palm oil companies in 2011 gave a tremendous psychological impact. In East Kalimantan, both companies and individuals will report immediately when they have a problem with orangutans. They know exactly the impact that would be incurred if they act illegally. Over time, the law enforcement is needed to refresh the public memory about the importance of the protection of orangutans.”
 
The number of orangutans in Kalimantan estimated to be 52,000 in 2004 and the numbers keep falling because of the forest clearing for palm oil plantations. At least 2000 orangutans had to be evacuated to 5 Orangutan rescue centers spreading over several areas in Kalimantan, one of them is operated by the COP at the Forest Research Labanan, Berau. Experts estimate that the first baby orangutan up in rescue centers may represent 2 to 10 other orangutans that were killed. In the case of this burned dead orangutan, 1 baby orangutan was found dead along with two other adult orangutans.

More information and interview:
Ramadhani, Managing Director COP
Mobile Phone: 081349271904
Email: dhani@cop.or.id

NOTES
February 20, 2016
Fires in Belimbing Village , District West Bontang , East Kalimantan Bontang occur .
 
February 21, 2016
COP obtained preliminary information on social media about orangutans that become the victims in the area burned. Then the team coordinated with BKSDA East-Bornep, SPORC East-Borneo, Bontang Police, Kutai National Park regarding this incident. The team found that allegedly used tires to burn the land.
 
February 22, 2016
Coordination with the Police and BKSDA Kaltim Bontang to conduct autopsies on the three orangutans that were found.
 
February 23, 2016
Demolition of orangutans’ cemetery under the direction of Police Bontang, East Kalimantan, BKSDA and TNK. The COP’s medical team performed the autopsy to the three corpses of orangutan to ensure and conclude the cause of the death. And now the case is handled by Bontang Police.

COP MEMINTA POLISI MENINDAK TEGAS PEMBAKAR 3 ORANGUTAN 

Centre for Orangutan Protection (COP) pada hari ini meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  untuk segera menetapkan tersangka pada kasus pembakaran lahan yang berakibat tewasnya 3 (tiga) individu orangutan di Bontang, Kalimantan Timur. Surat resmi yang berisikan desakan tersebut diantar ke Mabes Polri di Jakarta oleh para relawan COP dengan mengenakan kostum orangutan. Dalam kesempatan yang sama, COP juga mengapresiasi kerja Polres Bontang dalam menangani kasus tersebut. Sejauh ini, sudah 11 orang yang diperiksa sebagai saksi. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan otopsi mayat orangutan untuk mengetahui penyebab kematian juga sudah dilaksanakan. 

Ramadhani, Direktur Pelaksana COP memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“Kami telah memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk menangani kasus ini, agar Polri dan KLHK dapat menegakkan keadilan pada orangutan yang menjadi korban. Jika kita gagal menegakkan hukum pada maskot konservasi ini, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan beragam jenis satwa liar langka lainnya. Orang akan seenaknya membunuh satwa liar tanpa adanya konsekuensi hukum. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, maka si pembakar orangutan itu layak dihukum penjara 5 tahun dan denda 100 juta.”  

“Kasus ini sangat strategis. Jika polisi berhasil menjebloskan si tersangka ke penjara, ini akan memberikan pesan ke publik bahwa jangan pernah berbuat jahat pada orangutan. Keberhasilan Polri dalam menjebloskan para pembunuh orangutan dari berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2011 memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Di Kalimantan Timur, baik perusahaan maupun perorangan akan segera melapor manakala bermasalah dengan orangutan. Mereka tahu persis dampak hukum yang bakal ditanggung jika bertindak sendiri. Seiring berjalannya waktu, maka penegakan hukum sangat diperlukan untuk menyegarkan ingatan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan orangutan. 

Jumlah orangutan di Kalimantan diperkirakan 52.000 pada tahun 2004 dan jumlahnya terus merosot dikarenakan hutan yang menjadi habitatnya dibabat untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Setidaknya 2000 orangutan terpaksa dievakuasi ke 5 Pusat Penyelamatan Orangutan yang tersebar di beberapa daerah di Kalimantan, salah satunya dikelola oleh COP di Hutan Penelitian Labanan, Kabupaten Berau. Para ahli memperkirakan bahwa 1 bayi orangutan yang sampai di Pusat Penyelamatan bisa jadi mewakili 2 sampai 10 orangutan lainnya yang terbunuh. Dalam kasus orangutan tewas terpanggang ini, 1 bayi orangutan ditemukan tewas bersama 2 orangutan dewasa lainnya. 

Untuk informasi dan wawancara: 

Ramadhani, Managing Director COP
Mobile Phone: 081349271904
Email: dhani@cop.or.id

CATATAN REDAKSI 
20 Februari 2016
Kebakaran lahan di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Bontang Kalimantan Timur terjadi.

21 Februari 2016
COP mendapatkan informasi awal dari sosial media perihal korban orangutan di areal yang dibakar. Kemudian tim melakukan koordinasi dengan BKSDA Kaltim, SPORC Kaltim, Polres Bontang, Balai Taman Nasional Kutai perihal kejadian ini. Tim menemukan ban bekas yang diduga untuk membakar lahan.

22 Februari 2016 
Koordinasi dengan Polres Bontang dan BKSDA Kaltim guna melakukan otopsi untuk ketiga individu orangutan yang ditemukan.

23 Februari 2016
Dilakukan pembongkaran kuburan Orangutan dan atas arahan dari Polres Bontang, BKSDA Kaltim dan Balai TNK tim medis COP melakukan otopsi ketiga individu orangutan untuk memastikan orangutan dan menyimpulkan penyebab kematian. Dan saat ini kasus ditangani oleh Polres Bontang.

ZOOS: THE LINK IN THE ILLEGAL WILDLIFE TRADE

The arrest of a Semarang Zoo official with the initials ‘HN’ has developed from the arrest of individual ‘MZ’, a wildlife trader in Bantul, on the 8th of February 2016, by the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police, Centre for Orangutan Protection, and Jakarta Animal Aid Network.

HN, who worked as a veterinarian in the Semarang Zoo, was arrested in front of the individual’s workplace on the 11th of February 2016, in possession of a baby Sunbear.

“Enforcement of wildlife trafficking law must be in accordance with Regulation 5, 1990, regarding Conservation of Natural Resources and Ecosystems; maximum 5 years imprisonment and a maximum fine of 100,000,000.00 Rupiah (one hundred million rupiah)” stated Daniek Hendarto, Anti Wildlife Crime Manager, Centre for Orangutan Protection.

KEBUN BINATANG, MATA RANTAI PERDAGANGAN SATWA LIAR ILEGAL

Tertangkapnya HN oknum Kebun Binatang di Semarang merupakan pengembangan dari penangkapan MZ pedagang satwa liar di Bantul pada 8 Februari 2016 yang lalu oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Centre for Orangutan Protection dan Jakarta Animal Network.

HN yang berkerja sebagai dokter hewan Kebun Binatang di Semarang tertangkap tangan di depan lokasi kerjanya pada 11 Februari 2016 dengan barang bukti bayi beruang madu.

“Penegakan hukum perdagangan satwa liar harus sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Hukumun penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”, tegas Daniek Hendarto, manajer Anti Wildlife Crime COP.